TRIKPOS.COM, PALEMBANG – Perwakilan Ombudsman Sumatra Selatan Dr. Johanes Widijantoro S.H., M.H., usai mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Palembang, Senin (11/10/2021) langsung bertolak melihat kondisi Rumah Susun (Rusun) dikawasan 26 Ilir Palembang.
Kondisi rusun tidak terawat dan kumuh, tak pelak membuat mata dosen dosen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta terbelalak.
Pasalnya, revitalisasi tak kunjung direalisasikan, kondisi rusun yang minim sarana dan prasarana, tumpukan sampah menjadi perwakilan Ombudsman Sumsel ini untuk menjadi garda terdepan mengajak Pemkot Palembang untuk mengejar ke pemerintah pusat untuk segera melakukan revitalisasi.
“Kami merespon terhadap laporan tersendatnya revitalisasi Rumah susun ini,” kata Johanes.
Ombudsman yang memiliki wewenang untuk mengawasi segala pelayanan publik yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut Johanes, Rusun salah satunya menjadi prioritas.
“Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengelola wilayah memiliki kepentingan untuk mendorong Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan rencana-rencana revitalisasi itu,” jelasnya lagi.
Dia menjelaskan, peremajaan Rusun berguna untuk memberikan kenyamanan serta mencegah resiko kecelakaan yang dapat membahayakan kesejahteraan penghuni rusun.
Instalasi listrik yang sudah berusia puluhan tahun, serta bangunan rusun sendiri yang telah ada semenjak 1984 menunjukan usia tua nya dan dalam keadaan kritis perlu pembaruan.
Rendahnya kesehatan lingkungan juga mendapatkan perhatian, bertumpuknya sampah dan tersumbatnya selokan dapat menjadi sarang berbagai macam penyakit yang membahayakan masyarakat sekitar.
Johanes menyampaikan, menurut informasi yang diterima dari Pihak Perumnas bahwa dana masih menjadi masalah dalam proses revitalisasi Rusun, dan Ombudsman akan menyelidiki kebenaran pernyataan ini.
“Kami akan konfirmasi apakah benar dana menjadi masalah pada proyek yang sudah berlangsung selama 5 tahun ini,” tutup Johanes.(ril)
