JAKARTA, TRIKPOS.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghantam Sumatera Selatan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Muara Enim. Dalam operasi senyap yang berlangsung pada Minggu (8/6/2026), tim antirasuah mengamankan 10 orang yang diduga terkait dengan perkara korupsi yang tengah diusut.
Yang paling menyita perhatian publik, Bupati Muara Enim Edison disebut menjadi salah satu pihak yang turut diamankan dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penindakan dilakukan secara simultan di sejumlah lokasi di Sumatera Selatan dan Jakarta. Seluruh pihak yang diamankan langsung diterbangkan ke ibu kota untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” kata Budi Prasetyo.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari 10 orang yang diamankan, lima berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sementara lima lainnya merupakan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik KPK.
Meski demikian, KPK masih menutup rapat identitas lengkap para pihak yang diamankan berikut peran masing-masing dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum mengungkap konstruksi kasus, nilai transaksi yang diduga terjadi, maupun proyek yang menjadi objek penyelidikan.
Sikap tertutup KPK ini justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, Muara Enim bukan wilayah yang asing bagi operasi penegakan hukum terkait korupsi. Daerah yang kaya sumber daya alam tersebut berulang kali menjadi sorotan aparat penegak hukum akibat dugaan praktik korupsi yang menyeret pejabat publik.
“Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya,” ujar Budi.
Saat ini publik menunggu langkah lanjutan KPK. Sesuai aturan, penyidik memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan awal.
OTT kali ini menjadi pukulan serius bagi citra pemerintahan daerah di Sumatera Selatan. Keterlibatan seorang kepala daerah aktif dalam operasi KPK kembali menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, serta komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut. Namun satu hal yang pasti, sorotan publik kini tertuju ke Gedung Merah Putih KPK, menanti siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mengguncang Muara Enim ini.
