PALEMBANG, TRIKPOS.com – Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Palembang kembali menjadi sorotan. Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palembang, Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) menawarkan sebuah gagasan yang disebut sebagai “kado intelektual” bagi kota pempek, yakni menjadikan kolam retensi tidak sekadar sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga ruang publik produktif bernama Teras Palembang.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Polemik Legitimasi vs Fungsi dan Urgensi Kolam Retensi: Teras Palembang sebagai Solusi Pengendali Banjir Kota” yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Selatan, Selasa (16/6/2026).
Direktur Eksekutif FORDES, Bagindo Togar BB, mengatakan sudah saatnya kolam retensi dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Palembang.
“Ini adalah kado intelektual untuk HUT Kota Palembang. Kami ingin menghadirkan solusi, bukan sekadar kritik. Kolam retensi harus menjadi aset strategis yang tidak hanya mengurangi banjir, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Bagindo.
Menurutnya, Palembang memiliki puluhan kolam retensi yang berpotensi dikembangkan menjadi ruang publik multifungsi. Jika dikelola secara serius, kawasan tersebut dapat menjadi ikon baru kota dan memperkuat daya saing Palembang.
Dalam forum itu, para narasumber sepakat bahwa pembangunan kolam retensi sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya ancaman banjir di Kota Palembang.
Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, polemik yang berkembang jangan sampai menggeser tujuan utamanya, yakni memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan memperpanjang perdebatan, tetapi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Sriwijaya, Dr. M. Husni Thamrin, menilai banjir bukan semata persoalan cuaca atau teknis infrastruktur, melainkan persoalan kebijakan publik.
“Kalau banjir terus terjadi di lokasi yang sama setiap tahun, maka yang harus dievaluasi bukan hanya cuacanya, tetapi juga sistem dan kebijakan yang dibangun untuk mengatasinya,” ujarnya.
Menurut Husni, banjir telah menimbulkan kerugian besar karena mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat.
Mantan Wali Kota Palembang, H. Eddy Santana Putra, turut menyoroti semakin berkurangnya kawasan rawa yang selama ini menjadi daerah resapan dan tampungan air alami.
Ia menilai keberadaan kolam retensi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan fungsi pengendalian air yang semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan kota.
“Palembang tidak bisa lagi bergantung pada sistem lama. Kota ini membutuhkan ruang-ruang tampungan air yang memadai agar banjir dapat dikendalikan secara efektif,” katanya.
Eddy juga mengusulkan agar kolam retensi dikembangkan menjadi kawasan multifungsi yang mendukung aktivitas olahraga, wisata, dan ekonomi masyarakat melalui konsep Teras Palembang.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembangunan kolam retensi, perlindungan kawasan rawa yang tersisa, pengelolaan yang transparan, serta integrasi konsep Teras Palembang sebagai ruang publik multifungsi.
FORDES berharap gagasan yang lahir dari forum tersebut tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Bagi FORDES, kolam retensi bukan lagi sekadar pilihan untuk mengatasi genangan air, melainkan kebutuhan mendesak yang dapat menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman banjir sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi Kota Palembang. (#)
