PALEMBANG, TRIKPOS.COM – Pemerintah Kota Palembang memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si. mengatakan, pengambilan kebijakan daerah harus ditopang data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Hal itu disampaikannya dalam rilis resmi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang.
Berdasarkan data perkembangan inflasi, tingkat inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat 2,40 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menurun dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 2,48 persen.
Capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Meski mengalami penurunan, Pemkot Palembang tetap mewaspadai sejumlah faktor yang dapat memicu tekanan harga, terutama komoditas pangan. Fenomena El Nino, cuaca panas dan kemarau panjang disebut berdampak terhadap ketersediaan sejumlah bahan pangan, termasuk cabai.
Kondisi cuaca menyebabkan bunga cabai rontok hingga terjadi gagal panen di sejumlah daerah. Akibatnya, pasokan cabai menjadi lebih terbatas dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Selain pangan, perubahan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi turut menjadi perhatian. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Palembang.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Pemkot Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, pemerintah mendorong kerja sama antardaerah, operasi pasar serta rencana penambahan cadangan pangan. Sementara untuk menjaga harga tetap terjangkau, pasar murah didorong hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya panic buying.
Dari sisi distribusi, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar dan pengaturan lalu lintas. Sedangkan komunikasi publik diperkuat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan daerah penghasil, distributor dan agen komoditas.
Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, sektor pariwisata Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan dari sisi perjalanan wisatawan nusantara.
Pada Agustus 2026, tercatat 550.381 perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Palembang, meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, pertumbuhan perjalanan wisatawan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada tingkat hunian hotel berbintang.
Tingkat hunian hotel bintang empat pada Agustus 2026 tercatat 60,91 persen, turun dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 66,56 persen. Sementara tingkat hunian hotel bintang lima berada di angka 52,95 persen, turun dari 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Dari sisi rata-rata lama menginap, tamu pada hotel berbintang tercatat memiliki durasi menginap lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel nonbintang 1,14 hari.
Ratu Dewa menilai pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata merupakan dua sektor yang saling berkaitan dalam menopang perekonomian daerah.
Menurutnya, ketersediaan pangan, stabilitas harga, distribusi yang lancar dan komunikasi publik yang efektif tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang nyaman bagi wisatawan.
Pemkot Palembang mengapresiasi sinergi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID Kota Palembang serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan pariwisata.
Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar utama dalam merumuskan kebijakan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan Kota Palembang secara berkelanjutan. (#)
