PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan pembentukan Forum Kemitraan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (Sinergi GSMP) sebagai wadah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi dan kemiskinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mengatakan forum tersebut diperlukan untuk menyatukan berbagai kekuatan yang selama ini terlibat dalam pembangunan sektor pangan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Persiapan Pembentukan Forum Kemitraan Sinergi GSMP di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Rabu (5/8/2026).
“Tujuan utama pembentukan Forum Kemitraan Sinergi GSMP adalah agar pelaksanaan GSMP berjalan secara kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan,” kata Edward.
Menurut dia, forum kemitraan akan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, perbankan, lembaga keuangan, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pangan Sumsel dari sektor hulu hingga hilir.
Edward mengatakan, penguatan GSMP tidak hanya diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pasokan pangan lokal.
Di sisi lain, Sinergi GSMP juga diproyeksikan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan bahan pangan lokal yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.
“Output yang diharapkan adalah terciptanya sinergi yang terintegrasi dalam mendukung GSMP, Program Makan Bergizi Gratis, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Edward menilai penguatan GSMP menjadi penting karena Sumsel memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Sejak diluncurkan pada 2021, GSMP terus dikembangkan tidak hanya sebagai gerakan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan ekosistem rantai pasok pangan.
Melalui GSMP, masyarakat didorong mengubah pola pikir dari konsumen menjadi produsen. Pemanfaatan lahan yang tersedia diarahkan untuk menghasilkan kebutuhan pangan rumah tangga. Bahkan, hasil produksi yang berlebih dapat dijual sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.
Edward mengatakan perkembangan GSMP juga mendapat perhatian di tingkat nasional. Program tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung upaya Sumsel menjaga stabilitas inflasi. Capaian itu turut mengantarkan Sumsel meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award.
Karena itu, dia mendorong agar pembentukan forum kemitraan nantinya tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Forum tersebut perlu memiliki sistem pengukuran yang mampu menunjukkan dampak GSMP secara konkret.
Pengukuran tersebut antara lain mencakup kontribusi produksi pangan dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pondok pesantren. Dengan indikator yang jelas, kontribusi GSMP terhadap pengendalian inflasi, peningkatan konsumsi pangan lokal, dan pengurangan kemiskinan dapat diketahui secara lebih komprehensif.
“Sinergi GSMP merupakan kunci kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, menjaga stabilitas inflasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Edward.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, menilai GSMP telah memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi.
Menurut Wahyu, inflasi yang terkendali akan membantu menjaga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat dan berpotensi mendukung penurunan angka kemiskinan.
“Inflasi yang terkendali akan berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat,” kata Wahyu.
Rapat persiapan pembentukan forum tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Adhie Wicaksono yang mewakili Kepala Perwakilan BI Sumsel, serta Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumsel Murtaza yang mewakili Kepala OJK Sumsel.
