PALEMBANG , TRIKPOS.com — Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menuai apresiasi nasional atas keberhasilannya mempertahankan surplus pangan. Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat melakukan kunjungan kerja di Palembang.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini berfokus pada penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Kami mengapresiasi hasil pertanian Sumatera Selatan yang sudah mencapai surplus yang sangat baik,” ujar Titiek Soeharto.
Ia menuturkan, Komisi IV menerima banyak masukan konstruktif dari Pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kabupaten/kota, kepala dinas teknis, hingga perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Namun demikian, Titiek menegaskan masih terdapat persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama terkait infrastruktur irigasi. Menurutnya, kondisi saluran irigasi primer dan tersier sangat menentukan peningkatan produksi pertanian.
“Saat ini sebagian lahan hanya bisa panen sekali. Jika irigasinya dibenahi, panen bisa meningkat hingga dua kali lipat. Ini akan kami perjuangkan di tingkat pusat agar segera direalisasikan,” tegasnya.
Titiek juga menambahkan, kunjungan kerja ini bertujuan menjaring aspirasi langsung dari pemangku kepentingan di daerah, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha sektor pangan agar kebijakan nasional benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, menegaskan posisi strategis Sumsel dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI. Sumsel saat ini ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate.
“Pemprov Sumsel terus memperkuat optimasi lahan dan cetak sawah, bantuan benih dan alat mesin pertanian, penguatan Brigade Pangan, serta perlindungan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pada 2025, Pemprov Sumsel menargetkan optimasi lahan sawah seluas 50.356 hektare di sembilan kabupaten/kota, serta program cetak sawah baru seluas 48.000 hektare. Selain itu, Sumsel memiliki potensi lahan rawa lebak mencapai 2,1 juta hektare yang menjadi kekuatan utama produksi padi, khususnya saat musim kemarau.
Edward menambahkan, pihaknya menyambut baik pembahasan RUU Pangan, khususnya dalam aspek perlindungan lahan pertanian, pemanfaatan teknologi, pengendalian pangan impor, serta penguatan cadangan pangan pemerintah.
“Kami siap memberikan data, pandangan, dan dukungan penuh dalam proses pembahasan RUU ini demi terwujudnya sistem pangan nasional yang kuat, adil, dan berkelanjutan,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kuatnya sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. (#)
