PALEMBANG, TRIKPOS.com |
Upaya menekan angka putus sekolah di Kota Palembang menunjukkan hasil signifikan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang memastikan 185 anak yang sebelumnya keluar dari sekolah kini kembali mendapatkan layanan pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun program kesetaraan Paket A dan Paket B.
Anak-anak tersebut sudah terdata dan telah ditempatkan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai wilayah kota.
Plt. Katim Sarpras PAUD dan Dikmas Disdik Palembang, R. Abd. Syaripuddin, menegaskan bahwa program kesetaraan menjadi “jalur penyelamat” bagi anak yang sudah terlalu lama tidak mengikuti pendidikan formal.
“Selain kembali ke sekolah formal, banyak juga yang memilih pendidikan nonformal melalui program kesetaraan. Ini menjadi solusi bagi anak yang pendidikannya sempat terhenti,” ujar Syaripuddin, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, Disdik telah menerbitkan rekomendasi kepada para orangtua untuk mengarahkan anak ke PKBM terdekat. Koordinasi dengan seluruh PKBM dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh anak memperoleh akses belajar yang layak.
“Penempatan peserta sudah kita sesuaikan dengan klaster wilayah. Semua berjalan lancar. Orangtua yang belum menerima informasi dipersilakan mendatangi sekolah atau PKBM terdekat,” tegasnya.
Syaripuddin menambahkan seluruh peserta, baik yang kembali ke sekolah formal maupun mengikuti kesetaraan—akan langsung dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk pemantauan berkelanjutan.
Ujian Kesetaraan Paket A dan Paket B di Palembang dijadwalkan berlangsung pada April 2025 sebagai asesmen resmi penyetaraan pendidikan nonformal dan informal dengan jenjang formal.
Tahun ini, terdapat 15 PKBM dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menyelenggarakan program kesetaraan dengan rincian 75 peserta Paket A dan 110 peserta Paket B.
Disdik menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk memastikan tak ada satu pun anak yang tercecer dari layanan pendidikan.
“Ini komitmen Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak,” pungkasnya. (Hasan)
