PALEMBANG, TRIKPOS.com— Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menemui massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (18/5/2026). Pertemuan berlangsung terbuka sebagai respons atas sejumlah tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial, ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur di Sumsel.
Aksi yang digelar Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumsel itu menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat, meski Provinsi Sumsel telah memasuki usia ke-80 tahun.
Dalam selebaran aksi, mahasiswa menyampaikan keprihatinan terhadap masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, tercatat sekitar 898,24 ribu warga masih hidup dalam kondisi miskin.
Mereka menilai tingginya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi indikator belum meratanya kesejahteraan di Sumsel.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, mulai dari klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran daerah, proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua. Saya memahami kondisi saat ini, termasuk keterbatasan fiskal yang memengaruhi sejumlah program pembangunan,” kata Herman Deru saat berdialog dengan massa aksi.
Ia menjelaskan, salah satu proyek yang terdampak keterbatasan anggaran adalah pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di kawasan Keramasan. Menurutnya, saat ini pemerintah masih melakukan proses administratif agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik baru.
Terkait transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan seluruh belanja pemerintah telah dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) guna mencegah praktik kolusi dan korupsi.
“Seluruh belanja pemerintah sudah kita unggah di SiRUP. Kalau ada keberatan atau ditemukan ketidaksesuaian, silakan disampaikan. Jika memang tidak tepat, akan kita evaluasi bersama DPRD,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut Pemprov Sumsel telah menyalurkan subsidi pendidikan kepada sekitar 70.000 siswa.
“Kalau sekolah, haram ada pungutan yang memberatkan. Pemerintah sudah memberikan subsidi. Kalau ada persoalan, nanti kita panggil seluruh stakeholder terkait agar tidak membebani orang tua,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan rusak, termasuk Jalan Palembang–Betung yang berstatus jalan nasional dan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Palembang–Betung itu kewenangan jalan nasional. Kondisinya memang rusak cukup parah. Secara moral, kita sudah meminta Balai Jalan segera melakukan perbaikan,” katanya.
Selain faktor usia jalan, Herman Deru juga menyoroti maraknya pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan, terutama di jalur menuju Sekayu.
“Pelanggaran ODOL sangat tinggi. Kendaraan melebihi batas muatan membuat jalan cepat rusak. Karena itu kita mendorong regulasi ODOL segera diperkuat agar pengawasan lebih efektif,” ujarnya.
Terkait konflik agraria, Herman Deru menyebut persoalan sengketa lahan di Sumsel relatif masih terkendali dibanding sejumlah daerah lain. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Di akhir dialog, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan mengedepankan komunikasi.
“Saya sangat menghormati kalian. Tidak mungkin satu daerah tanpa persoalan. Karena itu mari kita sama-sama memperbaiki dan membenahi Sumsel,” katanya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan menjadi ruang komunikasi yang sehat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan daerah. (#)
