PALEMBANG, TRIKPOS.com | Penguatan pemerintahan digital menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyiapkan tata kelola data yang terintegrasi agar transformasi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra saat membuka Sosialisasi Penerapan Pemerintahan Digital di Hotel Aston Palembang, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
Edward mengatakan pemerintah telah menerbitkan regulasi baru pada 2026 sebagai landasan penerapan pemerintahan digital. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan kebijakan dan menyiapkan implementasinya.
“Aturan baru mengenai pemerintah digital sudah diterbitkan pada 2026. Kami berharap seluruh kabupaten dan kota dapat mempersiapkan penerapannya secara optimal,” ujarnya.
Menurut Edward, tantangan utama transformasi digital bukan hanya membangun aplikasi, melainkan memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
“Data akan menjadi lebih baik jika dikelola secara terpadu,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumsel terus memperkuat pengelolaan Data Sumsel sebagai pusat data yang diperbarui secara berkala. Langkah tersebut dilakukan agar informasi yang diterima masyarakat berasal dari satu sumber yang valid sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Edward menambahkan, digitalisasi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui kemudahan memperoleh informasi serta meningkatnya transparansi pelayanan publik.
Sebagai contoh, layanan di Dinas Sosial dapat diakses secara digital sehingga masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan sebagai penerima bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Pelayanan menjadi lebih mudah karena bisa diakses kapan saja,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Sumsel Rika Efianti mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah kabupaten dan kota mengenai penerapan pemerintahan digital.
Menurut dia, peningkatan kapasitas aparatur diperlukan agar implementasi sistem digital mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, dan berkualitas. (#)
