PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pemerintah Kota Palembang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, serta berkeadilan.
Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kuliah umum yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis” itu dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Palembang, Ahmad Bastari, yang hadir mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Kuliah umum tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir, S.H., M.H., dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H.
Dalam sambutannya, Ahmad Bastari mengapresiasi DPP Gencar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan dan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan profesionalitas, kepastian prosedur, serta kejelasan proses bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi juga kepastian prosedur serta kejelasan dalam setiap proses pelayanan maupun penegakan hukum. Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran, penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional,” kata Bastari.
Ia menegaskan, mewujudkan Palembang yang tertib dan sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan aparat penegak hukum. Kesadaran masyarakat untuk memahami, menghormati, dan menaati aturan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman dan kondusif.
Karena itu, edukasi hukum perlu terus diperluas agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
“Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Bastari menilai, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat harus terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar penegakan hukum berjalan efektif sekaligus mendapat dukungan dari masyarakat.
Ia juga berharap DPP Gencar dapat terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Palembang, terutama dalam menjalankan edukasi publik dan meningkatkan kesadaran hukum.
“Saya berharap ke depan DPP Gencar dapat terus berkelanjutan sebagai mitra positif pemerintah, khususnya dalam meningkatkan edukasi hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bastari berharap kuliah umum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kemitraan dan langkah konkret untuk memperluas pemahaman hukum di tengah masyarakat.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkot Palembang berharap tercipta keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan profesional dengan pendekatan yang humanis serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan.
Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat Kota Palembang yang aman, tertib, dan berkeadilan. (#)
