MARTAPURA, TRIKPOS.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, Senin (30/3/2026).
Forum yang digelar di Balai Rakyat Setda OKU Timur ini menjadi ajang sinkronisasi berbagai kepentingan pembangunan, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, guna memastikan program yang disusun tepat sasaran.
Bupati OKU Timur H. Lanosin menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan melalui sinergi lintas level pemerintahan, agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, kemudahan investasi, dan sumber daya manusia yang berdaya saing, pemerintah daerah menargetkan penguatan fondasi ekonomi sekaligus peningkatan kualitas SDM.
Sebagai daerah penopang pangan nasional, OKU Timur memiliki peran strategis. Sekitar 60–70 persen masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Bupati menyebutkan, target produksi 1 juta ton Gabah Kering Panen telah tercapai pada 2026. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas dan keberlanjutan capaian tersebut.
“Yang terpenting bukan hanya merencanakan, tetapi memastikan implementasi berjalan efektif dan memberi manfaat nyata,” kata Lanosin.
Kepala Bapperida OKU Timur Maryus Markus Firdaus menjelaskan, Musrenbang ini bertujuan menyepakati isu strategis, prioritas program, serta indikator kinerja pembangunan. Forum ini juga menjadi sarana penyelarasan antara program kabupaten, provinsi, dan usulan dari kecamatan hingga desa.
Adapun prioritas pembangunan meliputi peningkatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada stabilitas keamanan, perlindungan sosial untuk menekan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Namun, di tengah upaya tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja wajib dan pelayanan dasar.
Untuk mengatasinya, pemerintah akan memprioritaskan program secara selektif serta mengoptimalkan sumber pendanaan di luar APBD, termasuk dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Musrenbang ini juga diisi dengan pemaparan data dan proyeksi pembangunan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Melalui forum ini, Pemkab OKU Timur berharap menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Nurmala Dewi
