PALEMBANG, TRIKPOS.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Palembang bersama Perwira Siswa (Pasis) Dikreg-68 Seskoad membahas penguatan strategi mitigasi Karhutla, terutama dalam menghadapi dampak asap terhadap warga.
Pembahasan tersebut berlangsung saat audiensi 14 Pasis Dikreg-68 Seskoad yang dipimpin Kolonel Inf Achmad Basuki dengan Pemerintah Kota Palembang di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Palembang, Jalan Merdeka, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kamis (3/9/2026).
Audiensi dihadiri Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, S.H., M.M., Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Dery Septriandi, S.T., M.M., M.Han., unsur Seskoad, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Damkar serta jajaran Kodim 0418/Palembang.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., menyoroti ancaman kesehatan yang muncul akibat paparan asap Karhutla.
Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata serta berbagai keluhan kesehatan lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak buruk kualitas udara.
Karena itu, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi kemungkinan memburuknya kualitas udara akibat Karhutla.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, masyarakat juga perlu melakukan langkah perlindungan diri. Di antaranya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Palembang Ahmad Furqon memaparkan kondisi serta langkah penanganan Karhutla di wilayah Kota Palembang. Pembahasan mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan hingga koordinasi penanganan ketika terjadi kebakaran.
Kasdim 0418/Palembang mengatakan, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mengingat dampaknya dapat meluas hingga mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, BPBD, tenaga kesehatan dan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pencegahan hingga penanganan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi harus terus diperkuat. Dengan deteksi dan respons yang lebih cepat, potensi Karhutla diharapkan dapat ditangani sebelum berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Kita berharap melalui kolaborasi yang solid, langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga dampak Karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan,” pungkasnya.
Laporan : WAN
