PALEMBANG, TRIKPOS.com | Koordinator Wilayah Asosiasi Pelaku Usaha, UMKM Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI MP) Sumatera mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pelaku usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pedagang kaki lima yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung.
Karhutla dan kabut asap yang menyertainya menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan jumlah pembeli, serta menghambat kegiatan ekonomi para pedagang kecil. Bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima, berkurangnya aktivitas perdagangan dapat berdampak langsung terhadap pendapatan harian dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. UJAR HARMOKO
Koordinator Wilayah APKLI Sumatera menilai bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan pengendalian asap, tetapi juga harus memperhatikan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan nyata kepada pelaku usaha, UMKM, dan pedagang kaki lima yang terdampak karhutla. Jangan sampai masyarakat kecil harus menanggung beban ekonomi berlipat akibat bencana yang terjadi di lingkungan mereka,” demikian penegasan dalam seruan HARMOKO
KETUA BIDANG KORWIL APKLI MP Sumatera HARMOKO mendorong Presiden agar menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang terdampak, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Adapun langkah yang diharapkan meliputi bantuan modal usaha, dukungan pemulihan ekonomi bagi pedagang terdampak, kemudahan akses pembiayaan UMKM, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Menurut HARMOKO, kebijakan penanganan karhutla perlu memperhatikan dua kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, yakni keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Pedagang kaki lima yang berjualan di ruang terbuka sangat membutuhkan lingkungan yang aman dan sehat agar dapat kembali menjalankan usahanya secara normal.
Desakan ini ditujukan agar penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta organisasi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan pelaku usaha kecil.
HARMOKO berharap pemerintah tidak menunggu hingga dampak ekonomi semakin meluas untuk mengambil tindakan. Pendataan yang cepat, bantuan yang tepat sasaran, dan kebijakan pemulihan yang terukur dinilai penting agar pelaku usaha kecil tidak kehilangan sumber penghidupan.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan ekonomi rakyat. Negara harus hadir melindungi masyarakat, membantu pedagang yang terdampak, dan memastikan pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan penanganan bencana,” menjadi pesan utama dalam desakan tersebut.
KORWIL APKLI Sumatera menegaskan bahwa keberpihakan kepada pedagang kaki lima, UMKM, dan pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ancaman bencana.
Lindungi rakyat, pulihkan usaha, dan selamatkan ekonomi masyarakat terdampak karhutla. (rill)
